“Saya sudah dua kali mengikuti debat seperti ini, insya Allah sampai di titik ini saya jadi pemenangnya tanpa panjang cerita. Kota Metro ini sesungguhnya kecil, hanya terdiri dari 22 kelurahan dan 5 kecamatan. Tapi jika terurus dengan baik, maka akan bermanfaat,” kata Qomaru dalam Debat Kandidat Pilkada Kota Metro yang digelar di Ballroom Hotel Aidea Grande setempat, Rabu, 23/10/2024 malam.

Qomaru memaparkan solusi yang praktis dan terukur, terhadap masalah-masalah yang dihadapi, pasca WaRu menjabat.

“Pertama, visi kami adalah terwujudnya Kota Metro yang maju berdaya saing dan berkelanjutan. Misi kami, akan meningkatkan SDM yang berdaya saing tinggi, meningkatkan good governance, bagaimana pemimpin itu melihat bahwa kota ini bisa didesain untuk jadi magnet di Provinsi Lampung,” paparnya.

“Selanjutnya target kita ke depan, untuk mengedepankan fungsi pemerintah dalam melayani sektor swasta, termasuk di dalamnya bagi sekitar pelaku 19.800 pelaku UMKM di Kota Metro yang saat ini bergerak semua. Mereka itu dikawal semua oleh Pemkot Metro,” lanjutnya.

Kredibilitas dan integritas kandidat Calon Wakil Wali Kota Metro Nomor Urut 02 itu terlihat pada saat mencoba menggaet kepercayaan masyarakat. Qomaru nampak begitu tenang, tegas, namun realistis ketika menyampaikan visi misinya.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Metro M Rafieq Adi Pradana menyebut, pihaknya akan membawa visi untuk menjadikan Kota Metro menjadi kota cerdas berbasis jasa.

“Mubaraq akan membangun kota yang ramah dan berkelanjutan untuk masa depan. Visi menjadikan Metro kota cerdas berbasis jasa yang religius. Namun, tetap menjunjung tinggi nilai budaya dan agama yang religius,” kata Rafieq.

“Pendidikan adalah kunci sumber daya manusia, Memberikan pendidikan gratis sampai universitas,” tandasnya.

Artikel Debat Kandidat, Qomaru Lebih Paham Kondisi Kota Metro pertama kali tampil pada Net7news.

Rapat ini dihadiri oleh 21 dari 25 anggota DPRD, Pjs Walikota Metro, Perwakilan PJ Gubernur Lampung, Forkopimda, OPD Kota Metro, camat, lurah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari dua Surat Keputusan Gubernur Lampung, yaitu Keputusan Nomor G/648/B.01/HK/2024 dan Nomor G/662/B.01/HK/2024, yang masing-masing ditetapkan pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2024 oleh Pj. Gubernur Lampung, Samsudin.

Keputusan pertama, G/648/B.01/HK/2024, memuat peresmian pengangkatan Ahmad Khuseini, M.Pd.I. dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua I dan Hi. Abdulhak, S.H., M.M. dari Partai Nasional Demokrat sebagai Wakil Ketua II. Keputusan kedua, G/662/B.01/HK/2024, menetapkan Ria Hartini, S.Sos., M.M. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kota Metro.

Dalam surat keputusan tersebut, Gubernur Lampung menimbang pentingnya pemenuhan unsur pimpinan DPRD untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan tugas-tugas legislatif di Kota Metro.

“Dengan keputusan ini, diharapkan pimpinan DPRD yang baru dapat segera bekerja dan bersinergi untuk menjalankan fungsi-fungsi legislatif, baik dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, maupun pengawasan,” kata Samsudin dalam keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Metro.

Setelah pembacaan SK, prosesi pengucapan sumpah/janji pun dilaksanakan di hadapan rohaniwan, disaksikan oleh para anggota dewan dan hadirin. Ketua DPRD yang baru, Ria Hartini, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

“Amanat ini merupakan tanggung jawab besar yang harus kami emban. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, sesama anggota dewan, maupun pemerintah daerah, agar kami dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya dalam sambutan pertama sebagai Ketua DPRD Kota Metro.

Ria juga menekankan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, terutama dalam mengawal pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

“Kota Metro harus menjadi kota yang maju, sejahtera, dan dapat bersaing dengan kota-kota lain. Kami berkomitmen untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Setelah pengucapan sumpah, Pjs. Wali Kota Metro, Descatama Paksi Moeda, mengungkapkan bahwa pelantikan pimpinan DPRD adalah momen inti sebagai tanda awal tugas baru bagi para pimpinan dan anggota dewan.

“Dalam lima tahun ke depan, insya Allah para pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro akan berkontribusi secara aktif dalam upaya meningkatkan peran lembaga legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Metro,” ungkapnya.

Harapannya akan ada kemitraan yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Metro.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Metro, kami menyampaikan ucapan selamat kepada saudari Ria Hartini sebagai Ketua DPRD dan para wakilnya, semoga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Descatama menyoroti kompleksnya tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, sehingga membutuhkan wakil rakyat yang kreatif dan responsif. “Kita sangat bersyukur bahwa masyarakat Kota Metro masih hidup dengan nilai-nilai kekeluargaan dan rasa kebersamaan,” tambahnya, mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan budaya dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

“Sinergitas antara Pemerintah Daerah, DPRD Kota Metro, Forkopimda, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk mencapai kemajuan yang diharapkan,” tegasnya.

Mengingatkan bahwa tujuan yang ingin dicapai tetap sama meskipun akan ada perbedaan pandangan dalam penentuan prioritas pembangunan.

Descatama menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang berdasarkan aspirasi rakyat dan hukum berlaku.
“Dengan demikian, kita dapat menyusun produk kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Descatama mengekspresikan keyakinan bahwa banyak hal yang dapat dicapai demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Metro. Tentunya dengan pengabdian dan kerja sama seluruh pihak. (ADV)

Artikel Dengan Amanat Masyarakat, Ria Hartini Pimpinan DPRD Kota Metro pertama kali tampil pada Net7news.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Gubernur Lampung nomor : G/491/B.01/HK/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Metro.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, Vivi Purnawati, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Metro.

Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Metro Wahdi Sirajuddin, Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryo Utomo, serta sejumlah pejabat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Metro.

Kemudian untuk pimpinan sementara DPRD Kota Metro untuk masa keanggotaan 2024-2029 dijabat oleh Ketua Ria Hartini dan Wakil Ketua Ahmad Husaini.

Dalam sambutannya, Ria Hartini, menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus diemban oleh setiap anggota dewan yang terpilih.

“Sumpah janji yang baru saja diucapkan adalah awal dari tugas besar yang harus diemban. Tugas kedewanan bukanlah hal yang ringan, tetapi merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan hati,” ujar Ria Hartini.

Ia juga menekankan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yang harus dilaksanakan secara konstitusional, yakni pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi DPRD ini harus dilaksanakan secara sinergis dan terpadu, kita harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pembangunan dan cita-cita dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif.

“Sebagai wakil rakyat kita juga memiliki tanggungjawab moral untuk selalu berada ditengah-tengah masyarakat, mendengarkan keluhan dan harapan mereka serta berupaya mencari solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Walikota Metro, Wahdi Sirajuddin, dalam sambutannya membacakan pesan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengingatkan para anggota DPRD untuk selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memecahkan berbagai persoalan kerakyatan di tingkat lokal dan mendukung agenda prioritas nasional, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

“Semoga seluruh anggota DPRD dapat memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, baik dalam hal pengawasan, masa persiapan, hingga pelantikan kepala daerah terpilih,” katanya.

Walikota Wahdi juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik dan menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian mereka.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, serta terus istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Metro. Dan besar harapan kami, kita mampu bersinergi bersama didalam membangun Kota Metro yang mandiri, berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlakul karimah,” tutupnya.

Dari data yang dihimpun, 25 anggota legislatif terpilih yang telah dilantik itu tersebar dari empat Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota setempat. Dapil 1 Metro Pusat terdapat 8 anggota DPRD terpilih, masing-masing ialah :1. Yusron Fauzi Saleh, SH2. Ancilla Hernani, SE., S.Psi., M.Pd3. Ria Hartini, S.Sos., MM4. Maryati, SKM., M.Kes5. Kun Komaryati, SE6. Ansori, SE., MM7. Roma Doni Yunanto, S.Pt8. Hi. Fahmi Anwar, SE.

Dapil 2 Metro Utara terdapat 5 anggota DPRD terpilih yang masing-masing ialah :1. Drs. H. Sudarsono, MM2. Didik Isnanto3. Iin Dwi Astuti, SE4. Efril Hadi, M.Kes5. Ahmad Kuseini, M.Pd.I. Dapil 3 Metro Timur terdapat 6 anggota DPRD terpilih yang masing-masing ialah :1. Sutikno2. Basuki, S.Pd3. Subhan, SE4. Hi. Abdulhak, SH., MM5. Wasis Riyadi, S.Sos, MH6. Amrulloh, SH., MH

Dapil 4 Metro Barat dan Metro Selatan terdapat 6 anggota DPRD terpilih yang masing-masing ialah :1. Wahid Asngari, S.Pd.I., M.Pd.I2. Ahmadi3. A Cahyadi Lamnunyai, SH4. Ir. Deswan5. Ir. Hadi Kurniadi, ST., MT6. Basuki Rahmad. (ADV)

Artikel DPRD Kota Metro Gelar Rapat Paripurna Sumpah Janji Anggota DPRD Terpilih Periode 2024-2029 pertama kali tampil pada Net7news.

Dikatakan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Metro, Yudha Yunianto, pengelolaan dan alokasi anggaran media dilakukan sesuai kerjasama (MoU) dan tidak menyalahi aturan.

Oleh sebab itu, pihaknya memberikan hak jawab terkait pemberitaan dimaksud dengan Nomor : 489/01/PPID/VII/2024.

Dalam hak jawab itu, Dinas Kominfo membantah asumsi pemberitaan yang terkesan menuduh pejabat setempat melakukan korupsi anggaran media.(**)
Berikut Hak Jawab Dinas Kominfo Kota Metro :

Sehubungan dengan pemberitaan di media siber hariankandidat.co.id 28 Juli 2024 dan Surat Kabar Harian (SKH) Kandidat hari Senin, 29 Juli 2024 yang berjudul “Anggaran Diskominfo Metro Jadi Bancakan Oknum”, bersama ini kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sebagai berikut :

Dinas Kominfo Kota Metro telah melaksanakan dan menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Temuan Realisasi Pembayaran Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya. Dalam realisasi pembayaran tersebut menurut BPK RI Perwakilan Lampung terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh beberapa media cetak yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Metro, termasuk diantaranya SKH Kandidat.

Dalam realisasi pembayaran kepada media cetak (surat kabar), Dinas Kominfo Kota Metro melaksanakan administrasi dan melakukan pembayaran kepada media cetak berdasarkan tagihan dan bukti pengiriman surat kabar yang disampaikan oleh perusahaan media atau perwakilannya (Ka Biro).

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Metro untuk menindaklanjuti LHP BPK-RI dimaksud antara lain :
Mengirimkan surat permohonan kerjasama pengendalian dan pengawasan belanja surat kabar kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menerima langganan surat kabar.

Memerintahkan kepada Kepala Bidang selaku KPA dan PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan monitoring dan pencatatan jumlah eksemplar surat kabar yang dikirimkan, serta agar lebih cermat dalam merealisasikan anggaran belanja surat kabar sesuai kondisi senyatanya.

Mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Perusahaan / Redaksi media cetak untuk dapat menindaklanjuti temuan dimaksud dengan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran yang diterima sesuai jumlah yang ditentukan dalam LHP BPK-RI.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Dinas Kominfo Kota Metro melakukan pembayaran atas anggaran belanja surat kabar secara non-tunai, melalui transfer kepada masing-masing rekening perusahaan media cetak atau Kepala Biro yang diberikan kuasa oleh perusahaannya.

Kami merasa keberatan dengan asumsi pada pemberitaan dimaksud, yang menyebutkan bahwa Miliaran anggaran publikasi media di Dinas Kominfo Kota Metro diduga dimonopoli oleh beberapa oknum dan menjadi ajang korupsi pejabat setempat.

Selain karena BPK-RI tidak menyatakan hal tersebut sebagai korupsi, Dinas Kominfo juga telah melaksanakan administrasi dan merealisasikan sepenuhnya pembayaran secara non-tunai melalui rekening perusahaan media cetak atau Kepala Biro yang diberikan kuasa oleh perusahaannya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Metro juga tidak pernah memberikan pernyataan yang mengarahkan untuk menanyakan masalah anggaran kepada Sekretaris Daerah dan BPKAD Kota Metro, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan tersebut.

Demikian disampaikan sebagai klarifikasi dan hak jawab kami atas pemberitaan dimaksud. (red)

Artikel Diskominfo Kota Metro Bantah Terkait Pemberitaan Mengenai Monopoli Anggaran pertama kali tampil pada Net7news.

Penyerapan anggaran belanja di tahun 2023 diduga syarat dengan korupsi dan adanya manipulasi data.

Untuk belanja non fisik dialokasikan 400 juta dengan rincian belanja alat suku cadang pertanian dengan nilai total 171.581.000,- dan belanja beras 5 kg/ karung dengan nilai total 180.000.000,-

Diketahui untuk anggaran perjalanan Dinas sendiri mencapai ratusan juta, serta anggaran swakelola berjumlah 2.073.112.000 ,- dan anggaran Penyedia senilai 5.090.117.720,-

Adapun anggaran penyedia di alokasikan untuk kelompok tani berupa pupuk, bibit, benih tanaman, belanja obat-obatan dan belanja hewan ternak.

Ketua DPC KWRI Metro Hanafi mengatakan, penyerapan anggaran yang cukup besar di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan (DKPPP) tidak ada tranparansi keterbukaan penggunaan anggarannya yang disinyalir ada manipulasi dan rentan adanya korupsi.

“Kepala DInas yang sulit untuk ditemui untuk dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran tahun 2023 dapat diduga ada main terhadap penggunaan anggaran” tambahnya.

Saat media mencoba mengkonfirmasi kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan (DKPPP) yang bersangkutan tidak pernah ada di kantor, dan sampai saat berita ini di tayangkan belum mendapat informasi mengenai penggunaan anggaran belanja di tahun 2023.

Atas dugaan tesebut DPC KWRI Kota Metro akan melaporkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Kota Metro ke pihak penegak hukum.

Artikel DPC KWRI Metro Minta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tranparan Dalam Penggunaan Anggaran 2023 pertama kali tampil pada Net7news.

Ketua dewan etik DPD KWRI Provinsi bersama anggota kunjungi kantor Kejari Lampung Tengah dan diterima oleh kasi Intel Kejari pada Rabu, 22/05/2024.

Kedatangan Musthoha bersama anggota guna klarifikasi terkait laporan dugaan pungli uang komite dan pengelolaan dana BOS yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah dan pengurus komite di beberapa Sekolah di kabupaten Lampung Tengah.

Ketua dewan etik DPD KWRI Provinsi Lampung Mustoha meminta Kejari Lampung Tengah untuk segera memeriksa kepala sekolah yang ia laporkan.

Mustoha merasa bahwa laporan yang ia sampaikan ke Kejari kabupaten Lampung Tengah secara pembuktian telah cukup bukti.

Namun hal ini disanggah oleh Al kasi Intel Kejari kabupaten Lampung Tengah dirinya mengatakan” Bahwa bukti laporan yang disampaikan oleh ketua dewan etik DPD KWRI Provinsi tersebut masih belum cukup. Akibatnya laporan tersebut belum diproses, padahal laporan disampaikan sudah 4 bulan lebih.

Kasi Intel Kejari kabupaten Lampung Tengah meminta supaya bukti laporan tersebut ditambah.

Kasi Intel Kejari kabupaten Lampung Tengah mengatakan jika laporan memenuhi syarat tahapan-tahapan akan ditempuh.

“Tahapan itu akan kita tempuh selama laporan itu memenuhi syarat-syarat, makanya kawan-kawan pidsus kemarin, minta tolong dilengkapi dulu jangan gini-gini aja.

Setiap ada laporan pihak kejari tidak dapat langsung berangkat/ turun ke lapangan, karena kejari terkendala dengan SDM dan luasnya wilayah kabupaten Lampung Tengah kata kasi Intel AL.

“Bukan berarti setiap dapat laporan, kami langsung berangkat kesana bukan seperti itu, ini karena kami terkendala juga dengan SDM” imbuh kasi Intel kepada ketua dewan etik DPD KWRI Provinsi Lampung.

Dalam pembicaraannya Kasi Intel kabupaten Lampung Tengah tetap dengan pendiriannya menurutnya Kepala Sekolah atau pengurus komite sekolah” BOLEH MENARIK UANG KOMITE , dasarnya adalah KESEPAKATAN”.

Sudah jelas Permendikbud no 75 pasal 12 huruf b tahun 2016 melarang sekolah memungut biaya apapun dari orang tua wali murid atau siswa.

Pergub no 61 pihak sekolah boleh menarik uang komite tetapi tidak boleh mengikat.

Prakteknya kepala sekolah dan pengurus komite sekolah menarik uang komite dengan ketentuan yang berlaku.

“Yaitu besaran nilainya ditentukan dan mengikat”.

Contoh SMAN I Kota Gajah menarik uang komite Rp 3.650.000 setiap tahun setiap siswa.

Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Wajib belajar 12 tahun biayanya jelas ditanggung oleh pemerintah.

Kalau pihak sekolah melakukan pungutan terhadap orang tua wali murid atau siswa walaupun atas dasar kesepakatan, pertanyaannya adalah untuk apa ada Permendikbud, untuk apa ada perbub dan UU pendidikan.

Perlu diketahui penarikan uang komite sekolah angkanya bukan kecil, sementara banyak orang tua wali murid atau siswa yang tidak mampu.

Tetapi menurut kasi Intel Kejari kabupaten Lampung Tengah kembali ke kesepakatan.

Ketua dewan etik DPD KWRI Provinsi Lampung mengatakan kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang menguntungkan pihak sekolah namun memberatkan wali murid dan siswa. (red)

Artikel Bolehkan Tarik Uang Komite, Kasi Intel Mewakili Kejari Lamteng Diduga Kuat Backingi SMA 1 Kota Gajah pertama kali tampil pada Net7news.

Pringsewu, Lampung – Terjadi dualisme kepemimpinan di Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Pringsewu. Dua kubu saling mengklaim sebagai kepengurusan IWO yang sah.

Ahmad Fijayyuddin, Ketua Pengurus Daerah (PD) IWO Pringsewu versi kepemimpinan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa kepengurusannya terbentuk berdasarkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Ke-I IWO Lampung pada 7 Agustus 2022. Dalam Mubes tersebut, Riko Amir terpilih sebagai Ketua PW IWO Lampung dengan perolehan suara terbanyak.

“Saat ini secara sah Riko Amir merupakan Ketua PW IWO Lampung, hal itu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online dengan Nomor : 031.B/SKep-PW/PP-IWO/V/2024,” jelas Ahmad, Sabtu (18/5).

Sementara itu, Riko Amir membenarkan PD IWO yang diketuai oleh Ahmad Fijayyuddin adalah IWO yang sah. Ia menjelaskan bahwa kepengurusannya terbentuk melalui mekanisme yang berlaku, yaitu melalui Mubesda, Mubeswil, dan Mubes di akhir 2023 lalu.

“Kami sudah menjalankan Mubesda, Mubeswil sampai Mubes di akhir 2023 lalu untuk pemilihan ketua umum, dan Yudistira terpilih sebagai Ketum serta Diah terpilih sebagai Sekjen,” kata Riko.

Terkait adanya kelompok lain yang mengaku sebagai IWO, Riko meminta kepada pemerintah daerah untuk menilai sendiri sepak terjang kelompok tersebut.

“Kami tidak bertanggung jawab dengan gerakan-gerakan mereka dan kami tidak mau terprovokasi serta terlibat dalam kelakuan mereka,” tutupnya.

Situasi dualisme kepemimpinan ini dikhawatirkan dapat mengganggu kondusifitas organisasi IWO di Pringsewu. Diharapkan kedua kubu dapat segera menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang damai dan profesional.

Artikel Terjadi Dualisme Kepemimpinan di IWO Pringsewu, Riko Amir Tegaskan Kepemimpinannya Sah pertama kali tampil pada Net7news.

Dalam SK yang di tandatangani Ketua Umum GenPI Provinsi Lampung Abdul Rohman Wahid tersebut, ketua GenPI Kota Metro di jabat oleh M.K Hanafi M.T sekertaris Edy Heriyanto Bendahara Novriyadi Saputra ketua divisi SDM organisasi Tulus Wijaya ketua divisi online Ahmad Bahtiar ketua divisi offline Indra Gunawan ketua divisi creative dan content Aditya Bayu dan ketua divisi humas Surahman periode 2024 – 2027.

Penyerahan SK Mandat di serahkan langsung oleh ketua umum GenPI Lampung di sekretariat GenPI Metro jln di Ponorogo 15b timur imopuro Kota Metro Selasa 7 mei 2024.

Dalam kesempatan itu Hanafi mengatakan siap kolaborasi bersama pemerintah Kota Metro dan beberapa komunitas untuk genjot promosi wisata dan ekonomi kreatif di metro.

“Meningkatkan promosi wisata dan ekonomi kreatif adalah salah satu program unggulan GenPI dan tentunya satu arah dengan program pemerintah metro.” Ucapnya.

Sebelumnya diketahui GenPI merupakan komunitas yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI). Menteri Pariwisata Arief Yahya, GenPI diibaratkan menjadi ambassador pariwisata Indonesia. Untuk Lampung sendiri terbentuk sekitar 7 tahun silam, yang telah terbentuk di 13 kabupaten/kota se-provinsi Lampung.

GenPI adalah komunitas anak-anak muda yang sangat peduli dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. GenPI adalah wadah bagi mereka yang kreatif dan mau bekerja keras untuk mengubah keadaan dan menggali potensi di daerahnya demi membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pesatnya di era media digital.

“Semoga GenPI Metro di Era ketua baru bisa menjadi pembeda terutama dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif serta terus banyak berkolaborasi dengan stakeholder, komunitas sehingga mengenalkan potensi yang ada di kota Metro Lampung” Terangnya Ketum GenPI Metro. (*)

Artikel Hanafi Siap Menghidupkan UMKM dan Wisata di Kota Metro pertama kali tampil pada Net7news.

Kepala Disporapar Metro, Tri Hendriyanto mengatakan, dengan adanya ajang Muli Mekhanai ini dapat mempromosikan potensi wisata dan khasanah budaya Kota Metro, dan juga memiliki 4B yakni : brain (kecerdasan), Beauty  kecantikan), Behavior (perilaku) serta brave (berani).

“Jadi, disini kita tekankan untuk mengenal Kota Metro mulai dari cagar budaya, kearifan lokal, mengenal Kota Metro sebagai kota berpendidikan, serta visi misi Kota Metro,” jelasnya.

Muda-mudi yang terpilih sebagai Muli Mekhanai Kota Metro diharapkan dapat mengetahui seluruh potensi wisata di Kota Metro sendiri.

“Kota Metro kan ditetapkan sebagai satu-satunya cagar budaya di Provinsi Lampung, seperti dr Swonning, Menara Masjid Taqwa, Museum Mini Santa Maria dan Kantor RSUD. Jend. A. Yani sebagai cikal bakal puskesmas,” cetusnya.

“Serta mempunyai public speaking yang baik untuk mempromosikan wisata kota metro mulai dari batik, wisata, dan kuliner yang ada di Bumi Sai Wawai,”tambahnya.

Dirinya berpesan, kepada para peserta agar pengalaman yang didapat pada acara ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada yang belum mendapatkan predikat juara agar tidak berkecil hati, karena masih ada kesempatan di ajang yang sama di tahun mendatang.

“Jadikan keikutsertaan ini menjadi pengalaman berharga, agar di ajang yang sama mendatang menjadi yang terbaik,” imbuhnya.

“Semoga finalis yang terpilih menjadi pemenang Muli Mekhanai Kota Metro tahun 2024 ini, dapat mengemban tugas dengan baik dan menjadi kebanggaan Kota Metro di tingkat provinsi maupun nasional,” pungkasnya.

Neema Ayeisha Zalika Pemenang Juara I Muli 2024, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Disporapar Kota Metro karena telah mempercayai dirinya untuk menjadi juara 1 pada Muli Mekhanai 2024.

“Saya harap, kegiatan ini dapat mengangkat nama Kota Metro menjadi lebih baik lagi di ajang Provinsi Lampung, ” tuturnya.

Kemudian Fajar Nugli Hendrawan Juara I Mekhanai Kota Metro 2024, mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan keluarga yang telah mendukungnya, sehingga dirinya bisa menjadi juara I pada ajang pemilihan Muli Mekhanai Kota Metro 2024.

“Untuk kedepannya pastinya saya akan memajukan dan mendukung bidang pariwisata Kota Metro serta fokus terhadap pembangunan SDM yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA,” katanya. (Red)

Artikel Disporapar Kota Metro Menggelar Grand Final Muli Mekhanai 2024 pertama kali tampil pada Net7news.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Suwandi,S.IP.,M menuturkan bahwa tujuan utama diadakannya Halal Bihalal adalah untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan silaturahmi di antara seluruh pegawai dan stakeholder yang ada dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

“Halal Bihalal merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya saat awal masuk kerja setelah idul fitri, hal ini dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi kita,” ujarnya saat memberikan sambutan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Selasa (16/04/2024).

Selain itu, Suwandi berharap kegiatan hari ini dapat memotivasi seluruh pegawai yang akan kembali bertugas, sehingga dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat terlebihnya kepada anak didik, sesuai dengan rencana pembelajaran dan program-program yang telah ditetapkan.

“Kebetulan di momen yang sangat berbahagia ini, kita akan melepas 4 karyawan kita yang sudah memasuki pada masa Purna Bhakti. Ini sebagai bentuk rasa hormat kami atas jasa-jasa yang sudah diberikan, ” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Metro dr. H. Wahdi Siradjuddin, Sp.OG., M.H. mengatakan bahwa setiap pensiunan yang ada di lingkup di Kota Metro harus diberikan apresiasi dan penghargaan atas pengabdian yang sudah diberikan untuk pembangunan Kota Metro.

“Ini merupakan momentum yang sangat penting sekali untuk mereka selama pengabdiannya, ada yang bahkan sudah 35 tahun mengabdi dari jenjang karir terbawah. Saat Ini yang bisa kita berikan kepada semua pensiunan di Kota Metro adalah apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk mereka, termasuk juga pada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang tentu juga berbuat untuk Kota Metro, “ungkapnya.

Sebagai Wali Kota Metro, dirinya berharap ramadan yang sudah dilalui dapat menjadikan seluruh pegawai di Pemerintah Kota Metro jadi pribadi memiliki nilai manfaat, berakhlak, berintegritas dalam mengaktualisasikan diri dengan nilai akuntability , serta menjaga dan menekankan nilai-nilai kompetensi.

“Saya juga berpesan kepada guru-guru yang terlibat dalam mendidik anak-anak bangsa dan sebagai orang tua bisa berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya ingin semua sekolah yang ada di Kota Metro dapat mempunyai prestasi yang bagus untuk Kota Metro, “pintanya.

Diakhir sambutannya, Wahdi juga mengucapkan terima kasih kepada 4 Purna Bhakti yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Metro. (ADV)

Artikel Wahdi – Qomaru Hadiri Acara Halal Bihalal Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pertama kali tampil pada Net7news.